Rabu, 17 Oktober 2012

Birokrasi Vs KPK (2-Tamat)


Oleh: Aripianto (Wakabid Litbang dan Infokom DPC GMNI Pekanbaru)


BIROKRASI telah menjadi lahan persemaian subur bagi benih korupsi di Indonesia. Birokrasi yang semula berkultur melayani dengan tulus kini melayani dengan fulus.
Itulah fakta yang terungkap dalam survei integritas sektor publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei dilakukan terhadap 65 unit layanan di 30 departemen/instansi tingkat pusat.
Hasilnya cukup mengejutkan, yaitu nilai rata-rata skor integritas 5,33. Angka itu tergolong rendah jika dibandingkan dengan skor integritas sektor publik di negara lain.
Hasil itu dikatakan mengejutkan karena ternyata pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih masih sebatas tekad. Belum menjadi sebuah gerakan.
Buktinya, korupsi di birokrasi pemerintahan tetap subur meski sudah ada mekanisme pengawasan melekat. Korupsi di birokrasi pemerintahan sudah berkembang biak menjangkiti segenap lapisan masyarakat.
Dari hasil survei KPK itu ditemukan kenyataan bahwa petugas di unit layanan sudah terbiasa menerima tips, hadiah, atau imbalan lainnya sebagai bagian dari pengurusan layanan. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap pemberian imbalan itu merupakan hal yang wajar.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku sudah tak punya ide mencari jalan keluar dari merosotnya daya saing Indonesia. Sofjan mengatakan penurunan daya saing tersebut masih dipicu dari masalah klasik yang belum juga dibenahi pemerintah. Misalnya soal birokrasi dan korupsi, infrastruktur, gejolak buruh, dan lain-lain… @


*Penulis adalah Mahasiswa PKn/FKIP/Universitas Riau.
HP : 081268949389
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)