OLEH : ARIPIANTO
Meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum
naik, namun wacana itu sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, jelang kenaikan
BBM, harga sembako di pasar merangkak naik. menaikkan BBM akan berdampak
terhadap semakin tidak terkontrolnya inflasi. Semua kebutuhan masyarakat tentu
akan ikut naik. Seharusnya pemerintah merencanakan strategi untuk lebih
menambah subsidi. Pengamat Ekonomi LIPI,
Latif Adam, tidak meragukan alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM
bersubsidi, awal April nanti. Namun,
dia masih meragukan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kompensasi kenaikan
harga BBM dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan
subsidi kepada angkutan umum. "Apabila aplikasi di lapangannya tidak matang,
khawatir menimbulkan kekisruhan, bahkan penyimpangan" ujar Latif saat
dihubungi. (Republika11/3/2012)...
Setidaknya terdapat dua penyebab kerawanan
terjadinya kekisruhan dalam pelaksanaan kebijakan kompensasi tersebut. Pertama,
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) menggunakan pendekatan rumah
tangga saat menentukan kelompok miskin yang layak menerima bantuan langsung
tunai seperti yang dilakukan pada 2005. Padahal
tolok ukur kemiskinan menggunakan pendekatan per kapita per orang. "Kalau
PPLS tidak bisa menurunkan pendekatan ini, dari rumah tangga ke perorangan,
akan terjadi exclusion error. Ini karena perbedaan orang yang hampir miskin
dengan yang miskin sangat tipis. Mekanisme pengawasan distribusi BSLM oleh pemerintah
pun menjadi kekhawatiran lainnya. Pembagian BLT yang sudah-sudah, menjadi hal
umum saat sasaran penerima BLT tidak optimal, di mana banyak penerima yang
tidak layak menerima BLT. Dan akibatnya, banyak yang harus menerima malah gigit
jari. Pada bulan Januari – Februari 2012
lalu, konsumsi premium melonjak 14 persen, dari 3,81 juta kiloliter (kl)
menjadi 4,35 juta kl. Sedangkan solar melonjak 12 persen menjadi 2,4 juta kl.
Realisasi penyaluran pada Februari tahun ini trennya terus meningkat, yaitu 17 persen
untuk premium dan 15 persen untuk solar.Pertamina menghimbau masyarakat agar
tak melakukan pembelian berlebih. Sebab, itu artinya penimbunan. Masyarakat
dapat melaporkan indikasi adanya penimbunan kepada kepolisian, pemerintah
daerah, BPH Migas, dan melalui call center Pertamina di 500000...(Republika
12/03/2012)
Laporan-laporan
yang masuk akan ditindaklanjuti secara hukum. Pertamina juga telah
memerintahkan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas)
untuk mengimplementasikan aturan ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi. Aturan
tersebut seperti pelarangan penjualan melalui jeriken, kecuali kepada
masyarakat yang lokasinya jauh dari SPBU. Masyarakat harus menyertakan surat
rekomendasi dari kepolisian dan atau pemda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan
pengambilan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak merupakan jalan untuk
menyelamatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga ditempuh dengan memikirkan
nasib masyarakat kecil.Jadi tidak benar kalau kenaikan BBM itu merugikan
masyarakat,” kata dia seusai membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan, Rabu,
7 Maret 2012. Pemerintah mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak
bersubsidi dan tarif dasar listrik diberlakukan serempak pada 1 April
mendatang. Harga bahan bakar jenis Premium dan solar naik menjadi Rp 6.000 dari
Rp 4.500 per liter, sedangkan tarif listrik akan naik secara bertahap, 3 persen
setiap triwulan. Dalam draf
usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, pemerintah mengusulkan
kenaikan subsidi BBM dari Rp 123,5 triliun menjadi Rp 137,3 triliun. Adapun
subsidi listrik membengkak menjadi Rp 90 triliun dari Rp 44,9 triliun.
Respon Masyarakat Desa terhadap Kenaikkan BBM
Lingkaran
Survey Indonesia (LSI) menilai masyarakat desa paling banyak menolak kenaikan
BBM. Survei menunjukkan 89,20 persen masyarakat desa menolak kenaikan BBM.
Sedangkan masyarakat kota hanya 77,91 persen. Sangatlah salah jika beranggapan
masyarakat kota yang paling banyak menolak kebijakan ini," papar peneliti
LSI, Adjie Alfaraby, di Jakarta, (Kompas11/03/2012). Sebabnya, menurut Adjie, masyarakat
desa yang paling banyak merasakan dampak kenaikan BBM. Masyarakat di Wilayah
Indonesia Tengah dan Timur misalnya, harga BBM ketika tidak naik saja, sudah
diatas normal. "Apalagi dinaikkan, tentu semakin terasa lebih mahal,"
imbuhnya. Belum lagi harga kebutuhan hidup, tentu akan semakin melambung dengan
semakin dinaikkannya harga BBM. Sedangan hasil Lingkaran
Survei Indonesia (LSI) menyatakan masyarakat memang menolak kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM).
Namun,
mereka mendukung program BLT. Hasil survei yang
dirilis LSI menyebutkan, 69,64 persen dari 440 responden menyetujui program BLT
sebagai kebijakan populer yang mengiringi kebijakan menaikkan harga BBM. Hanya
28,69 persen yang tidak menyetujui.LSI juga menyatakan SBY paling diuntungkan
dengan kebijakan BLT ini. Ketika responden ditanya seandainya BLT dijalankan,
siapakah tokoh yang dinilai paling berjasa? Sejumlah 53,74 persen menyatakan
SBY paling berjasa. Sekitar 19 persen menyatakan Menko Perekonomian, Hatta
Rajasa, yang berjasa.Partai Demokrat paling diuntungkan dengan program BLT ini.
Ketika responden ditanyakan partai mana yang paling berjasa dengan adanya BLT?
Sejumlah 54,36 persen menjawab Demokrat. Sebesar 8,14 persen menyatakan PDIP
berjasa. Dan 7,84 persen menyatakan Golkar berjasa.(kompas 11/03/2011)...
Penulis Adalah Wakil Bidang Litbang dan Infokom
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota
Pekanbaru Dan Mahasiswa PKn/FKIP/Universitas Riau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar