PON DI PUSARAN KORUPSI

OLEH : ARIPIANTO

Kali ini Riau di percaya untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Saat ini Riau tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur, salah satunya berkaitan dengan tugu/ prasasti. pembangunan tugu atau prasasti sangat diperlukan sebagai bagian dari sejarah.  "Seperti tugu coutdown sebagai momentum menyambut PON. pembangunan Tugu  PON dan ISG dijadikan simbol sebagai  kebangkitan  Riau.Dilihat secara esensial  maka harga relatif, tapi memang dalam sejarah peradaban prasasti atau manuskrip memang perlu. Kalau tidak ada tugu atau prasasti bagaimana kita bisa membuktikannya.

Pada 1948, tanggal tersebut merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Ajang yang diselenggarakan pertama kali di Stadion Sri Wedari, Solo (Surakarta), Jawa Tengah tersebut menjadi simbol peningkatan fungsi olahraga menjadi media diplomasi. untuk menunjukkan kepada dunia tentang eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat. Ajang tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga tak sekadar sarana peningkatan hidup sehat dan prestasi.  Namun dapat menjadi alat perjuangan dan pemersatu bangsa. Pentingnya makna penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) yang mana dijadikan  multi even olahraga nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun 

Anggaran PON Rawan Korupsi

Belakangan, pembangunan fasilitas PON di Pekanbaru,  mangkrak akibat kekurangan dana. Pada akhir tahun anggaran 2011, pihak pelaksana, termasuk Dispora Riau selaku pemegang anggaran, mengklaim kekurangan dana pembangunan stadion sekitar Rp 200 miliar. Para pihak itu kemudian meminta bantuan DPRD agar meloloskan penambahan dana pembangunan PON 2012 Riau mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam Perda No 5/2008, DPRD Riau telah menyetujui anggaran tahun genap untuk stadion utama PON sebesar Rp 900 miliar. Ketika perda ini berakhir tahun 2011, rupanya pembangunan stadion utama untuk pembukaan dan penutupan PON pada 9 September 2012 ini belum juga rampung. Karenanya, Pemprov Riau dan pihak DPRD Riau sempat berniat untuk membahas bersama merevisi kembali perda tersebut. Kabarnya akan ada penambahan dana hingga mencapai Rp 1,13 triliun. Hanya saja ketika masalah ini akan digodok, KPK sudah terlebih dahulu menangkap anggota DPRD Riau dalam kasus suap venue menembak. Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan 2 anggota DPRD Riau, Faisal Aswan dan M Dunir sebagai tersangka kasus suap. Dua tersangka lagi, Eka Dharma dari Dispora Riau dan Rahmat dari PT Adhi Karya.

Dalam pemberitaan Suara Merdeka 25 april 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan penyuapan terkait pembahasan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue PON. Pemeriksaan ini merupakan pertama kali sejak penahanan mereka dipindah ke sejumlah rumah tahanan di Jakarta.  Diketahui, tersangka M Faisal Aswan, anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar kini ditahan di Rutan Salemba. Sedangkan tersangka Muhammad Dunir, anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB dijebloskan ke Rutan Cipinang, dan tersangka Eka Dharma Putra yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Rahmat Syaputra, staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syaputra dibawa ke Rutan Polres Jakarta Selatan. Namun yang terlihat telah memenuhi panggilan adalah Faisal Aswan, Muhammad Dunir, dan staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syaputra. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemprov Riau Eka Dharma Putra juga memenuhi panggilan penyidik.Sedangkan Pemberitaan media Online Anataranews 4 April 2012  Seorang wanita Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Riau diperiksa oleh KPK karena di informasikan PNS tersebut diduga melakukan  kasus gratifikasi proyek pembangunan fasilitas penunjang PON ke XVIII.

Proyek Infrastruktur Pekan Olaharaga Nasional(PON) XVIII di riau, sudah sarat masalah sedari awal. Proses Tender yang dilakukan pada 2008 lalu...ungkap Asosiasi  Kontraktor Konstruksi Indonesia(AKSI)di pekanbaru.Saat ini, KPK terus menyelidiki lebih lanjut dugaan mark up dalam tentang revisi Peraturan daerah No 5 tentang main stadion, dan no 6 tentang venue cabang menembak. Ketua PB PON Gubenur rusli zainal yang di indikasikan terlibat dalam kasus pembangunan Infrastruktur PON yang masih terbengkalai pencekalan pun dilakukan Kementrian Hukum dan HAM karena diduga teribat kasus tersebut(MetroNews 16/04/2012)

Komisi X DPR RI berjanji akan segera membantu mencairkan anggaran penyelenggaraan PON ke XVIII di Riau sebesar Rp150 miliar paling lambat dua bulan ke depan. Namun pencairan itu akan dilakukan secara bertahap. Demikian dikatakan pimpinan rombongan Komisi X DPR RI, Utut Ardianto usai melakukan pertemuan tertutup bersama Gubernur Riau HM Rusli Zainal di ruang auditorium, yang dihadiri Wakil Gubenur Riau HR Mambang Mit, dan Asisten II Setdaprov Riau Emrizal pakis.Pencairan dana ini tentu harus di awasi dengan ketat agar anggaran yang mencapai 150 miliar ini dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis : Wakil Bidang Litbang dan Infokom Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pekanbaru  Dan Pengurus BEM FKIP Universitas Riau Bidang Kajian Kebijakan Kampus

http://satunegeri.com/pon-di-pusaran-korupsi.html